Panel masyarakat untuk siaran televisi
— Firman Firdaus • August 22nd, 2007
MASYARAKAT selama ini bingung bagaimana cara menyetop tayangan televisi yang merusak dan tidak bermutu. Golongan yang apatis dengan enteng bilang: “ya tinggal matikan atau pindah saluran aja!”
Masyarakat, sekali lagi, menjadi marjinal jika harus berhadapan dengan industri. Maka, yang selama ini terjadi adalah keluhan disampaikan ke surat pembaca di media massa dengan harapan suaranya didengar banyak orang dan membuat pengusaha media ngeh. Tapi, kelihatannya aksi ini tidak cukup untuk membendung hujan siaran yang tidak mencerdaskan.
Tapi, benarkah sudah tidak ada jalan lain? Effendi Ghazali, pakar ilmu komunikasi mengatakan masih ada jalan lain.
Untuk mengubah acara televisi yang cenderung membodohi itu ke siaran yang lebih mencerdaskan bangsa, tidak bisa diserahkan kepada pemilik modal, tapi harus ada tekanan masif dari publik. “Tidak bisa berharap pada kesukarelaan pemilik stasiun televisi,” kata pakar ilmu komunikasi Effendi Ghazali di Jakarta, Selasa (21/8). Menurut dia, protes publik terhadap keberadaan tayangan televisi yang tidak bermutu tersebut bisa disampaikan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan kepada pemerintah. Pemerintah kemudian bisa mengeluarkan moratorium televisi, yang isinya meminta agar stasiun televisi menayangkan acara bermutu pada pukul 19.00-22.00. Effendi mengutarakan, untuk memilih acara bermutu pada sebuah stasiun televisi, bisa dilakukan melalui pembentukan panel yang beranggotakan 100-150 wakil masyarakat dari berbagai bidang, bisa dari bidang pendidikan, agama, kebudayaan, dan bidang lainnya. Mereka inilah yang akan memilih lima besar acara terbaik pada sebuah stasiun televisi. Acara-acara terbaik inilah yang kemudian dipilih untuk ditayangkan pukul 19.00-22.00. Perubahan yang terjadi di dunia pertelevisian selama ini hanyalah perubahan pemilik modal dan moda produksi yang mengacu pada rating. Tidak ada perubahan yang dibangun berdasarkan strategi kebudayaan karena memang Indonesia tidak memiliki strategi kebudayaan. Semua ditanggapi sesuai tren. Pembodohan melalui acara televisi tersebut, menurut Effendi Ghazali, memang karena ada tangan yang tidak terlihat yang mula-mula meletakkannya hanya hegemoni terhadap tren. “Bukan cuma super-culture, tetapi juga budaya ukuran rating yang ditentukan perusahaan dari luar yang berbiaya besar dan itu dianggap yang paling benar,” kata Effendi Ghazali. Sumber: Kompas.
Rasanya pembentukan panel itu ide yang bagus meski agak sulit dari sisi teknis. Misalnya, dari sisi pemilihan anggota panel, pasti akan banyak perdebatan.
Tapi, perubahan memang harus menempuh risiko-risiko, bukan?
Ikuti diskusi Ada 2 komentar untuk artikel ini.
ali dhofir
banyak hal yang harus di telaah oleh masyarakat selain tayangan-tayangan yang di sajikan oleh televisi. bahwa mereka para industri televisi tidak bisa menyeimbangkan antara fungsi media televisi dan bisnis media televisinya. kata sepakat kemudian yang terucap dari bibir saya melihat tayangan televisi lebih mengarah pada kepentingan pemodal dan tidak di imbangi fungsi adanya media televisi tersebut.
setidaknya tayangan-tayangan yang di sajikan lebih pada unsur mengarah pada pendidikannya dan bagaimana tayangan-tayangan tersebut lebih di arahkan pada kebutuhan masyarakat indonesia.
selain kontrol dari masyarakat, di perlukan ketegasan dari pihak pemerintah dan KPI bagaimana memberikan pengarahan terhadap media televisi
January 4th, 2008 at 4:41 am
Riswinandi M
Bpk efendi yang terhormat, saya adlh slh satu pengagum bapak dan sangat suka menonton acara republik mimpi. Karena menurut saya bpk adlh seorang yg memiliki kepekaan (sensitivity) dan kebijakan (wisdom) yg jrg dimiliki oleh
orang2 pintar/akademisi handal.. namun saya agak kecewa ketika membaca artikel bapak di KOMPAS beberapa waktu lalu yg berjudul “Presiden Sedang Membuat Preseden”.
di salah satu kalimat di artikel tersebut bapak menulis bahwa
,”kalau bahwa Anda Mantan Presiden, kalau terjerat masalah hukum jangan khawatir, tidak akan bisa dibawa ke pengadilan dan tetap mendapatkan penghormatan yang luar biasa,”-red kompas
Bapak juga menulis: “Rakyatkan tahunya dulu harga-harga murah, nggak kayak sekarang cari kedelai susah, beras mahal. Tapi mereka nggak pernah diberi pengetahuan bahwa apa yang kita alami saat ini adalah imbas dari kebijakan Soeharto selama 32 tahun,”-red kompas
ada beberapa hal yg ingin saya tanggapi :
PERTAMA,dari sumber2 yg saya dapat dari media, pak Harto sudah dibawa ke pengadilan untuk kasus pidana nya. Yang berarti dia sudah diadili, hanya saja dia sakit dan tidak ada aturan di Indonesia yg mengatur tentang pengadilan orang yg sakit. ini sangat berlawanan dengan opini Bapak yg seolah-olah pak Harto tidak tersentuh hukum. sedangkan untuk kasus perdatanya saya pribadi sangat mendukung pengusutannya hingga tuntas. Bahkan berharap bapak mampu menjadi motor penggeraknya.
KEDUA, yang patut dicatat ialah memang kesejahteraan rakyat kecil lah yang seharusnya menjadi tujuan utama pemimpin bangsa. Bukannya rakyat kecil tidak tahu,diberi tahu pun bahwa Pak Harto penyebab krisis saat ini,mereka akan tidak mau tahu. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat beberapa akademisi yang menyalahkan dan hanya melihat sisi buruk pemerintahan Pak Harto. Mereka menuntut demokrasi, kebebasan dan lain sebagainya karena kebutuhan perut mereka telah terpenuhi,tidak seperti rakyat kecil. Mereka lupa bahwa mereka sendiri belum mampu berbuat banyak untuk rakyat kecil. dan kebanyakan dari mereka ketika diberi tempat di pemerintahan sekarang pun nyatanya tidak bisa berbuat banyak.
KETIGA, ketika Pak Harto menjabat, Beliau tidak pernah sekalipun menyalahkan pemerintahan Pak Karno. Padahal kondisi yang beliau hadapi sangat berat ( seperti inflasi 600% yg diwariskan Pak Karno). Saya sangat bingung ketika saat ini orang2 ramai2 menyalahkan Pak Harto sebagai akibat krisis yg kita hadapi. Padahal seperti kata Pak Amien Rais, kita juga berperan karena kita juga tidak berani membantah beliau ketika beliau mulai menyimpang setelah terlalu lama berkuasa.
KEEMPAT,sebagai seorang muslim dan orang yg berpendidikan saya tidak setuju bila beliau dipanggil oleh media masa dengan panggilan “Soeharto”. Karena baik dalam agama maupun pendidikan, sudah sewajibnya kita menghormati orang yg lebih tua. Saya pun akan menjadi kurang ajar bila saya memanggil Pak Effendi dengan tanpa “Pak” didepannya.
Semua yang saya tulis ini bukan karena saya pro Pak Harto. Saya hanya ingin persoalan Pak Harto dilihat secara proporsional, bukan karena kebencian. Lebih jauh lagi, saya tidak ingin Pak Efendi sebagai sosok yang saya kagumi menjadi sama dengan beberapa akademisi lain yang hanya “pintar bicara”, tetapi tidak bijak dan sensitif.
Terima kasih banyak. Saya sangat menunggu acara News Dot Com ditayangkan kembali. Semoga sukses dan Tuhan melindungi
February 7th, 2008 at 2:32 pm