Jurnal Politik part of Mymediablogs.com Channel

Media Indonesia Selasa (15/1) menulis editorial yang menarik terkait krisis kedelai nasional. Seperti diketahui, harga tempe sebagai produk kedelai utama naik hingga 150%. Ketersediaannya pun amat langka di pasaran.

Menariknya apa? Apa lagi kalau bukan “politisasi”-nya?

Menurut sang penulis editorial,

Masalah beras dan tempe menunjukkan Republik Indonesia adalah negara agraris yang memble. Memble, kata kamus, yaitu terkelepai ke bawah; bodoh, dungu. Mengapa? Jawabnya, tegas, karena negara ini tidak memiliki politik pertanian yang jelas. Bahkan, lebih tajam lagi, tidak punya arah ke mana negara hendak dibawa sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan yang pokok. Buktinya, gampang dan banyak. Negara membiarkan dan merestui sawah yang terbaik untuk padi digusur oleh realestat dan kawasan industri. Negara lebih memilih mengekspor gas, dengan mengorbankan pabrik pupuk di dalam negeri kelenger dan mampus. Negara tidak memberi insentif yang menggairahkan petani untuk menanam padi. Padahal, sebaliknya, dengan mengimpor beras, negara ini justru menghidupi petani negara lain. Kelangkaan kedelai adalah juga akibat politik pertanian yang tidak peduli pada kemampuan menghasilkan kedelai dalam negeri. Dari tahun ke tahun yang terjadi ialah produksi kacang kedelai lokal menurun dan semakin besar tergantung kepada impor. Tempe telah naik panggung politik menjadi masalah negara yang serius. Serius karena menunjukkan kedunguan negara. Dungu, tidak sanggup mengurus perkara elementer, yaitu lauk rakyat sehari-hari.

Mungkin ada yang terlewat dari editorial ini. Yakni, belakangan sudah dikembangkan produk kedelai asli, kedelai hitam (Mallika) secara besar-besaran di berbagai daerah. Dari informasi yang saya dapat, pengembangannya pun melibatkan banyak pihak. Mulai dari petani sampai ilmuwan yang terus mengembangkan produktivitasnya.

Mungkin agak terlambat, namun langkah ini mudah-mudahan bisa mengatasi secara pelan-pelan krisis kedelai Tanah Air.

Topik: Berita