Jurnal Politik

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi terkait capres dari jalur perseorangan tentu memukul kita. Menurut MK, konstruksi dalam UUD 45 (entah konstruksi yang mana, bukankah jelas syarat jadi capres adalah WNI, sehat jasmani-rohani, dan seterusnya, tidak disebutkan mesti berasal dari parpol? CMIIW), pengusulan pasangan capres merupakan hak konstitusional partai politik. Dasar MK adalah: Dalam pertimbangan, MK [...]

Artikel politik kontemplatif tentang Peristiwa Semanggi dari Mutiara Andalas. Politik kemanusiaan menyingkap kebenaran dan membuka jalan rekonsiliasi antarpihak yang berkonflik dalam tragedi Semanggi. Politik inhumanitas membenamkan kebenaran dan menutup jalan rekonsiliasi. Baca artikel lengkapnya di sini.

BARUSAN saja saya melihat breaking news di televisi. Pemuda Pancasila (PP) melalui ketuanya menyatakan dukungannya atas FPI. Hmm, semakin mengerikan saja jika dua organisasi preman massa ini bergabung. Mudah-mudahan pihak-pihak lain tidak terpancing untuk membentuk front tandingan. Pemerintah/aparat mesti bersiaga mengantisipasi segala kemungkinan terburuk. The rest of us? Let’s just pray.

PRESIDEN SBY mendapat pujian atas “ketegasannya” untuk tidak memberikan maaf kepada Soeharto dalam prosesi pemakaman mantan penguasa Orde baru itu. Yang jadi masalah, di mana letak “urgensi” ketegasan itu? Bukankah mestinya semasa Soeharto hidup dahulu kasus ini digeber habis? Kenapa justru wacana ini digadang-gadang pasca wafatnya Soeharto? Saya bukan pendukung barisan para pemaaf, tetapi sikap presiden kita [...]

ADA yang “kebakaran jenggot” ketika Soeharto lagi-lagi harus masuk rumah sakit. Salah satunya adalah Kejaksaan Agung. Atas desakan banyak pihak, Hendarman Supandji (Jaksa Agung) kasak-kusuk untuk menyelesaikan perkara perdata mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma kita rasanya (kembali) perlu bertanya-tanya kepada integritas penegak hukum kita. Perkara apa pun, pidana atau [...]

APA yang ditunjukkan oleh lembaga hukum sebesar Mahkamah Agung belakangan ini benar-benar memalukan dan membuat kita miris. Sepak terjang MA dalam mengelola dirinya, terutama terkait dengan berbagai perkara-perkara yang “basah” rasanya sudah menjadi rahasia umum. Maka, ketika pengelolaan keuangan mereka tidak mau diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kita menjadi “maklum”. Namun, bukan berarti masalah ini [...]

Meskipun saya tidak terlalu yakin kalau usaha ini akan membuahkan hasil, paling tidak kita berharap agar penegak hukum serius dan bekerja keras menuntaskan kasus ini. Anda yakin?

Arah ‘bedil’ mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Amien Rais sudah semakin gamblang. Ia menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki keberanian menuntaskan kasus korupsi. “Jika yang korupsi adalah kawan Presiden, Presiden harus berani mengusutnya,” kata Amien dalam sebuah acara diskusi mengenai pemberantasan korupsi di Jakarta kemarin.

Empat perwira mantan anggota Tim Mawar yang kini mendapat jabatan strategis memang tidak dipecat, dan mereka hanya dihukum setelah melakukan banding ke Mahkamah Tinggi Militer, kata KASAD Jenderal TNI Djoko Santoso.

Isu dana asing untuk calon presiden dalam pemilu 2004 lalu masih bergulir. Mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais meminta Pusat Pengawasan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berani membongkar adanya bantuan asing yang diterima capres tertentu pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2009.