Jurnal Politik

“Parliamentary threshold” atau batas minimal perolehan kursi sebesar 2,5 persen di DPR dinilai tidak adil karena akan menghilangkan suara rakyat yang telah memberikan suaranya. “PT dan ET (electoral threshold/batas minimum perolehan suara) menggambarkan ketidakadilan sistem politik,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Daerah (PPD) Oesman Sapta, saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPD di Jakarta, Senin. — Sumber.

Hmm, bukankah esensi demokrasi bukan pada “apakah semua suara terwakili”, melainkan apakah “partai Anda cukup besar dan memiliki lumbung dana yang gemuk sehingga lebih memungkinkan untuk memperoleh banyak suara.” :P

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

Ketika ditanya, apakah ada lembaga survey yang betul-betul independen, mereka menjawab: secara jujur sebetulnya tidak ada lembaga survey yang 100 persen independen. Mengapa? Karena survey itu mahal, butuh ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Yang membayar untuk melakukan survey yang mahal itu adalah klien tertentu, yang punya dana kuat dan tentu juga punya kepentingan sendiri. — Sumber.

Mungkin itu sebabnya hasil survei untuk topik yang sama hasilnya bisa berbeda 180 derajat.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

BARUSAN saja saya melihat breaking news di televisi. Pemuda Pancasila (PP) melalui ketuanya menyatakan dukungannya atas FPI.

Hmm, semakin mengerikan saja jika dua organisasi preman massa ini bergabung. Mudah-mudahan pihak-pihak lain tidak terpancing untuk membentuk front tandingan.

Pemerintah/aparat mesti bersiaga mengantisipasi segala kemungkinan terburuk.

The rest of us? Let’s just pray.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

MENARIK juga membaca opini Koran Tempo hari ini (12/3), ditulis oleh Edy Hafidl, praktisi migas:

Disadari atau tidak, secara ekonomi politik, sebenarnya kebijakan tentang pengelolaan migas suatu negara adalah cermin dari karakter kepemimpinan sebuah negara.

I couldn’t agree more, meski sebenarnya itu tidak terbatas pada masalah migas, tetapi semua komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kembali ke laptop topik, secara ekonomi, mempertahankan harga BBM dalam negeri, dengan harga minyak dunia yang mencapai 103 dolar AS per barel adalah sebuah kemustahilan.

Tapi kita semua tahu lah, ini 2008. Artinya, setahun lagi pemilu. Perhitungan ekonomi harus ditahan demi kepentingan politik. Itulah jahatnya politik (kita).

Tapi, begini. Dalam bincang-bincang dengan seorang pakar energi dari UI, dia mengatakan bahwa rakyat kita memang terlena dengan subsidi. Padahal, jika beban subsidi BBM dari pemerintah bisa dikurangi sekian persen saja, sudah bisa dialihkan untuk kepentingan pendidikan atau kesehatan rakyat miskin. Artinya, subsidi selama ini masuk ke kantong yang salah.

Kebanyakan yang menikmati subsidi adalah para masyarakat berpunya (mungkin termasuk saya). Jadi, gimana? Ya jelas kebijakan politik pemimpin kita sekarang benar-benar jangka pendek. (Lagi pula, memang ada ya politikus yang berpikir jangka panjang?)

Satu lagi, saya sampai ngakak baca berita soal Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa pemerintah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Nice try, pak!

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) membuat riset tentang popularitas keluarga Cendana (baca: Tutut). Meski katanya riset itu dilakukan “hingga Januari 2008″, penelitian tersebut mungkin dibuat sebagai respons atas drama politik mutakhir, di mana pascakematian Soeharto Tutut dan sebagian besar anggota keluarga Cendana “diperebutkan” oleh Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Golkar melihat ada peluang politis di balik masih besarnya perhatian masyarakat terhadap keluarga Cendana, seperti terlihat di pemberitaan media seputar kematian Soeharto.

Namun, menurut hasil riset LSI, jika Tutut ikut mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilu 2009, dia hanya akan mendapat 1 persen suara (Koran Tempo (6/2)). Artinya, begitu besarnya antusiasme sebagian besar masyarakat atas kematian Soeharto tidak serta merta menjadi petunjuk bahwa digdaya politik Soeharto menurun ke anak-anaknya.

Sulit untuk menyanggah bahwa riset ini merupakan peredam wacana yang sengaja dipesan oleh pemerintah, mengingat kedekatan Saiful Mujani (Direktur LSI) dengan kalangan “penasihat politik” presiden termasuk Andi Mallarangeng.

Tapi entahlah. Saya sendiri tidak tahu seberapa penting wacana soal Tutut itu bagi dunia politik kita. Saya sih berharap hasil riset LSI memang menggambarkan keadaan yang sebenarnya karena kita sudah tahulah sepak terjang keluarga Cendana (dan Golkar).

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

Ikram menulis artikel menarik soal kritik Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, notabene partai oposisi saat ini, terhadap presiden SBY.

Saya tidak menyanggah argumen-argumennya. Semua terasa tepat. Yang membuat artikel itu menjadi terkesan naif adalah: karena memang begitulah politik.

Piss Kram!

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

PRESIDEN SBY mendapat pujian atas “ketegasannya” untuk tidak memberikan maaf kepada Soeharto dalam prosesi pemakaman mantan penguasa Orde baru itu.

Yang jadi masalah, di mana letak “urgensi” ketegasan itu? Bukankah mestinya semasa Soeharto hidup dahulu kasus ini digeber habis? Kenapa justru wacana ini digadang-gadang pasca wafatnya Soeharto?

Saya bukan pendukung barisan para pemaaf, tetapi sikap presiden kita ini ya benar-benar sikap seorang politikus yang gemar memanfaatkan momentum. Jika memang beliau berkomitmen untuk memberantas korupsi, mestinya sikap tegas juga ditujukan bagi kasus-kasus korupsi lain seperti aliran dana BI ke DPR, atau kasus BLBI dan BPPN yang berlarut-larut.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

Saya baru sampai di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat pukul 16.45 WIB, beberapa saat setelah rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang melayat jenazah mantan Presiden Soeharto yang menghembuskan napas terakhir pukul 13.10 WIB tadi.

Mulai dari Taman Suropati, hingga hampir di setiap tikungan di berbagai ruas jalan di sekitar Cendana, tampak polisi berjaga-jaga.

Suasana ramai mulai terlihat di Jalan Suwiryo yang bertetanggaan dengan Jalan Cendana. Yang paling banyak berseliweran tentulah para wartawan, fotografer dan cameramen. Mereka sibuk mengabadikan momen bersejarah tersebut.

Tentu mereka tidak bisa masuk ke dalam kediamanan mendiang Pak Harto tersebut. Para wartawan hanya bisa nongkrong di depan pagar. Para anchor stasiun televisi tampak sibuk menggelar siaran langsung.

Menurut rencana, besok jenazah Pak Harto akan dikebumikan di Astana Giri Bangun Karang Anyar, Jawa Tengah.

Selamat jalan, Pak Harto…

[Sumber foto: budiputra@flickr]

Lihat foto-foto lainnya di flickr

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

Media Indonesia Selasa (15/1) menulis editorial yang menarik terkait krisis kedelai nasional. Seperti diketahui, harga tempe sebagai produk kedelai utama naik hingga 150%. Ketersediaannya pun amat langka di pasaran.

Menariknya apa? Apa lagi kalau bukan “politisasi”-nya?

Menurut sang penulis editorial,

Masalah beras dan tempe menunjukkan Republik Indonesia adalah negara agraris yang memble. Memble, kata kamus, yaitu terkelepai ke bawah; bodoh, dungu. Mengapa? Jawabnya, tegas, karena negara ini tidak memiliki politik pertanian yang jelas. Bahkan, lebih tajam lagi, tidak punya arah ke mana negara hendak dibawa sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan yang pokok. Buktinya, gampang dan banyak. Negara membiarkan dan merestui sawah yang terbaik untuk padi digusur oleh realestat dan kawasan industri. Negara lebih memilih mengekspor gas, dengan mengorbankan pabrik pupuk di dalam negeri kelenger dan mampus. Negara tidak memberi insentif yang menggairahkan petani untuk menanam padi. Padahal, sebaliknya, dengan mengimpor beras, negara ini justru menghidupi petani negara lain. Kelangkaan kedelai adalah juga akibat politik pertanian yang tidak peduli pada kemampuan menghasilkan kedelai dalam negeri. Dari tahun ke tahun yang terjadi ialah produksi kacang kedelai lokal menurun dan semakin besar tergantung kepada impor. Tempe telah naik panggung politik menjadi masalah negara yang serius. Serius karena menunjukkan kedunguan negara. Dungu, tidak sanggup mengurus perkara elementer, yaitu lauk rakyat sehari-hari.

Mungkin ada yang terlewat dari editorial ini. Yakni, belakangan sudah dikembangkan produk kedelai asli, kedelai hitam (Mallika) secara besar-besaran di berbagai daerah. Dari informasi yang saya dapat, pengembangannya pun melibatkan banyak pihak. Mulai dari petani sampai ilmuwan yang terus mengembangkan produktivitasnya.

Mungkin agak terlambat, namun langkah ini mudah-mudahan bisa mengatasi secara pelan-pelan krisis kedelai Tanah Air.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon

ADA yang “kebakaran jenggot” ketika Soeharto lagi-lagi harus masuk rumah sakit. Salah satunya adalah Kejaksaan Agung.

Atas desakan banyak pihak, Hendarman Supandji (Jaksa Agung) kasak-kusuk untuk menyelesaikan perkara perdata mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Tidak ada yang salah sebenarnya. Cuma kita rasanya (kembali) perlu bertanya-tanya kepada integritas penegak hukum kita. Perkara apa pun, pidana atau perdata, semestinya diselesaikan dengan jalur hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.

Kasus Soeharto sudah terlalu lama terlunta-lunta. Kembali menyelesaikan kasus ini di saat kondisi Soeharto sedang sakit malah akan mempersulit proses penyidikan karena segala sesuatunya serba “ribet”. Waktu kemarin Soeharto sehat, ke mana saja itu Kejagung?

Yang juga lucu dari berbagai pemberitaan soal Soeharto adalah komentar pengacaranya (OC Kaligis atau Assegaf gitu, lupa) yang bilang bahwa yayasan-yayasan Soeharto itu milik perorangan/pribadi, jadi tidak ada unsur merugikan negara.

Hehe. Kalau yayasan itu punya saya yang bukan siapa-siapa sih mungkin masuk akal argumentasi itu. Tapi kalau yayasan itu dimiliki oleh seorang penguasa yang nyaris diktator, dengan dana simpanan yang menggunung, dengan berbagai kemudahan untuk mengalirkan dana ke rekening yayasan, ya tentu patut diselidiki tokh pak pengacara? Anda pikir kami bodoh apa?

Udah dulu ah.

Post to: delicious, Digg, ma.gnolia, Stumbleupon